PENGHAPUSAN DANA ASPIRASI untuk MEMAKSIMALKAN FUNGSI DPR
Oleh: Abdul Kasim, S.H.
Dana aspirasi yang
di kalim oleh DPR sebagai wujud nyata untuk memenuhi aspirasi rakyat daerah
yang mereka wakilkan di gedung aspirasi rakyat yang berlokasi di senayan.
Dengan melihat alasan tersebut perlu di lihat marwah utama dari fungsi DPR di
era reformasi saat ini, yang berkaitan dengan fungsi perwakilan yaitu untuk
memeperjuangkan aspirasi dan kepentingan
seluruh rakyat indonesia yang berdaulat
dengan cara duduk di lembaga perwakilan rakyat, dan fungsi permusywaratan
bersama untuk mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan dan tujuan dalam
bermasyarat. Sesungguhnya kedua fungsi pokok tersebut di uraiakan dalam tiga
kegiatan yang dikenal saat ini, yang lazimnya dikenal dengan nama fungsi
parlement yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.
Fungsi legislasi
eratkaitanya dengan pengertian pembuatan undang-undang. Lebih jelasnya fugnsi
legislasi ini identik dengan kegiatan pembentukan kebijakan publik yang
disepakatai secara bersama-sama oleh para wakil rakyat dengan atasa nama
seluruh rakyat Indonesia seantero Nusantara. Untuk membuata kebijakan itu
bersifat mengikat maka dituangakn dalam bentuk undang-undang. Oleh akrena itu
fungsi legislatif disebut sebagai fungsi pembuat undang-undang. Untuk
melaksanakan undang-undang tersebut perlu langkah lanjutan yaitu peraturan
pelaksana dari eksktuif yaitu berupa peraturan pemerintah, maupun peraturan
lembaga pelaksana lainnya, sedangakan
untuk langkah selanjutnya selain peraturan pelaksana yaitu kegitan perogram
aksi yang terwujud dalam bentuk dukungan anggaran dalam APBN dan APBD.
Fungsi pengawasan adalah fungsi mengawasi. Fugnsi pengawasan parlemen ini berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap sejauhmana kebijakan yang secara mengikat itu dijabarkan sebagaimana mestinya dalam peraturan pelaksana, fungsi pengawasan selanjutnya terkait dengan sejauhmana kebijakan itu terlihat dalam bentuk kegiatan yang didukung anggaran APBN maupun APBD, dan fungsi pengawan terkahir yaitu bagaiamana kualitas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBD dalam implementasi nyata.
Terkait dengan Fungsi anggaran DPR lebih erat dengan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi menetepakan kebijakan yang harus dijadikan pegangan dalam menyusun kegaitan dan anggaran. Sedangkan fungsi pengawasan bertindak sebagai manager kontrol terhadap kualitas pelaksanaan APBN dan APBD dalam implementasi secara nyata dilapangan. Secara abstrac pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan APBD di lapangan memang bukan merupakan fungsi anggaran, melainkan intisari dari fungsi pengawasan.
Dari uraian diatas yang terkait dengan fungsi anggara DPR lebih tepat kepada kepada pengawasan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-perogram pemerintah dan pembangunan utntuk mencapai tujuan bernegara dalam konstitusi. Berdasarkan hal tersebut fungsi anggaran DPR haruslah kearah penjabaran kebijakan-kebijakan yang berorentasi ke arah perogram-perogram pemerintah dan pembangunan sebagaimana impian para founding father sebagai aspirasi keinginan rakyat indonesia.
Aspirasi rakyat yang
diemban oleh DPR, seharunya menjadi semangat kekuatan lembaga legislatif untuk
mampu membangun sistem pemerintahan yang kuat dan demokratis sehingga mampu
melahirkan berbagai kebijakan strategis untuk kepentingan peningkatan
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu DPR haruslah identik dengan penjabaran
kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam bentuk regulasi yang berlaku untuk
penyusunan perogram-perogram pemerintah dan pembangunan yang dirumuskan dengan mengacu kepada
kebutuhan empiris yang ditemukan dari lapangan, yang selanjutnya dirumuskan
menjadi perogram-perogram kerja yang di nyatakan dalam bentuk hukum yang
berlaku mengikat untuk umum yang berlandaskan konstitusi.
Sehingga setiap perogram nasional maupu perogram pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang tentang APBN untuk perogram nasional dan Peratur Daerah tentang APBD untuk perogram pemerintah daerah. Sehingga uraian dalam APBN dan APBD harus dimulai dengan menguraiakan meteri kebijakan yang berlaku dalam bentuk perogram-perogram kerja operasional di bidang pemerintah dan pembangunan yang berdasarkan analisis terhadap kebutuhan yang direkomendasikan dari pengalaman empiris di lapangan, sehingga semua perogram-perogram pemerintah dan pembanguan sesuai dengan logika dan kebutuhan rakyat.
Dari uraian diatas
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran DPR tidak melulu harus
identik dengan persoalan angka-angka anggaran pendapatan belanja negara atau
anggaran pendapatan belanja daerah yang harus didistribusikan dalam bentuk
angka-angka yang bisa jadi hanya menguntungkan sekelompok orang yang
mengatasnamakan kebutuhan rakyat.
Oleh karena itu
penting dibangun perinsip saling mendukung antara ekskutif dan legislatif,
sehingga tidak ada perdebatan terkait
dengan klaim program pembangunan yang
bawa oleh pemerintah melalui perogram-perogram pemerintah dan pembangunan
yang di bawa oleh legistaif melalui dana aspirasi. Sudah saatnya DPR berkerja
sesuai dengan marwahnya yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mendorong
eksktuif membuat perogram-perogram dan agagasan perogram yang bersifat
pro-rakyat.
Sehingga tidak terdengar lagi adanya perogram pemerintah yang tidak tersentuh sama sekali maupun adanya perdebatan atau lobi-lobi yang hanya berkaitan dengan distribusi dan alokasi angka-angka. Sehingga dengan demikian perhatian anggota DPR tidak hanya tersita terhadap hal-hal yang berbau angka dan hal-hal yang bersifat transaksional tanpa adanya perdebatan substantif untuk kepentingan yang lebih luas. Ketika anggota DPR bekerja dengan benar-benar untuk menyampaikan aspirasi rakyat dengan keyakinan bahwa suara rakyat adalah suara tuhan yang harus dilaksanakan di negeri tercinta Indonesia, sehingga tidak ada lagi wakil rakyat yang mengganti sila pertama menjadi keuangan yang maha kuasa. Dengan demikian tegaklah kesadaran politik rakyat Indonesia yang penuh percaya meletekan aspirasi ke pungung para anggota DPR yang menjadi wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat indonesia dari sabang sampai meruake secara benar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar